MANUK: MAAF BAGI YANG GALAU

Penjabat Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk, Senin, 09/1/2017 melantik melantik Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Pemkab Lembata. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Lembata dari Pkl.16.30 dan berakhir sekitar Pkl.18.30 WITA.

Dalam acara pelantikan tersebut suasana tegang sempat menyelimuti Aula Kantor Bupati Lembata. Ketegangan itu baru mencair, setelah Penjabat Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk meminta seluruh Pejabat di dalam ruangan itu untuk sama – sama melakukan aplaus untuk kebersamaan tersebut.

“Apa yang disampaikan Pak Sil (Silvester Wungbele) itu merupakan haknya. Tapi untuk mencairkan suasana ini, saya minta kita semua tepuk tangan bersama – sama,” ujar Piter Manuk, demikian Penjabat Bupati Lembata biasa disapa.

Permintaan itu langsung direspon dan aplaus membahana terdengar di dalam ruangan itu. Setelah itu, Piter Manuk melanjutkan acara berikutnya, yakni melantik dan mengambil sumpah seluruh pejabat di ruangan tersebut.

Dalam sambutannya, Piter Manuk mengatakan, jabatan bukan hak untuk dituntut tetapi amanah, kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Untuk itu, laksanakan kepentingan itu demi kepentingan masyarakat dan daerah ini.

Dikatakannya, jabatan yang dipercayakan, bukan untuk diduduki,tapi dipangku, diemban. Dipangku artinya dijaga baik – baik, dirawat baik – baik dan yang paling penting, adalah melaksanakan dengan sungguh – sungguh.

Bahwa untuk jabatan yang dipercayakan itu, lanjut dia, pihaknya telah memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Bahkan dalam proses itu pun, pihaknya menerima berbagai ancaman, tekanan, terror bahkan intimidasi.

“Maaf kalau dalam membuat keputusan mutasi ini, saya belum bisa memuaskan semua pihak. Tapi saya juga bukan pelawak yang melucu untuk mengundang tawa. Memang, mutasi ini belum sempurna, dan akan disempurnakan lagi oleh Bupati terpilih nanti,” ujar Piter Manuk.

Untuk itu, lanjut dia, bagi pejabat yang galau atau gundah gulana akibat mutasi ini, ia minta maaf. Tapi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mutasi tersebut harus dilakukan sebagai langkah refresh dalam mengemban tugas dan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN).

Dikatakannya, mutasi kali ini telah melalui proses yang panjang. Melewati semua tahapan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan untuk mutasai tersebut, pihaknya memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Atawolo untuk mengawal langsung di Jakarta.

Lantaran hal itulah, Sekda Atawolo harus melewati pergantian tahun 2016 – 2017 di Jakarta, jauh dari keluarga. Waktu itu saya perintahkan agar Sekda tidak boleh pulang sebelum semua proses mutasi itu berakhir.

Ia juga menyebutkan, saat proses mutasi itu dilakukan, ada oknum tertentu yang melecehkan kewenangannya sebagai Penjabat Bupati Lembata. Ada yang meremehkan dan ada pula yang menertawakan kewenangannya dalam melakukan mutasi tersebut.

Meski demikian, pihaknya menerima semua itu. Pasalnya, upaya yang dilakukan semata – mata untuk kepentingan organisasi pemerintahan, untuk pengembangan membangun masyarakat dan daerah ini.

Berikut nama pejabat – pejabat yang dilantik :

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
Niko Padji Liariang	Ass III Sekda	Ass III Sekda
Gabriel B. Warat	Ass II Sekda	Ass II Sekda
Yuliana Lazar	Ass I Sekda	Ass I Sekda
Markus Lela Udak	Kepala BKD	Staf Ahli
AA Amuntoda	Kadis Perikanan	Staf Ahli
Goris Nilan	Kadis Sosial	Staf Ahli
Frans Langoday	Kepala Inspektorat	Kepala Inspektorat
Alo Buto	Kadispenda dan PPKAD	Kadispenda PPKAD
Rafael Betekeneng	Kepala BPBD	Kadis Perhubungan
Said Kopong	Kepala Bappeda	Kepala Bappeda
Kanis Making	Kasat Pol PP	Kaban Kesbangpol
Basilius Boli	Kaban Kesbangpol	Kasat Pol PP
Irenius Suciadi	Kepala BLH	Kadis BLH
Thomas Tip Des	Kepala BPMD	Kepala BKD
Paskalis Tapobali	Staf Ahli	Kadis PU
Ambros Leyn	Kepala BPBD	Kaban PP dan KB
Bernadus B. Hipir	Staf Ahli	Kadis Koperindag
Alex Making	Staf Ahli	Kadis Pariwisata
Sipri Meru	Kepala BKP3	Kadis Peternakan
Silvester Wungbele	Kadis PU	Tolak Jabatan
Markus Labi Waleng	Kadis ESDM	Kadis Infokom
Zakarias Paun	Kadis PPO	Kadis PPO
Wenselaus Ose Pukan	Kadis Dukcapil	Kadis Dukcapil
Ansel Bahi	Plt. kadis Koperindag	Camat Lebatukan

Sumber Berita: Pos Kupang

Sumber Foto : https://ferrypajidasilva.wordpress.com

Read More

Andmesh Kamaleng Diharapkan Jadi Penerus Mike Mohede

Andmesh Kamaleng berhasil menyabet 94 persen vote penonton dan experts di Live Duel 1 Rising Star Indonesia, tayang Senin (16/01/2017). Perolehan suara yang disertai empat suara Yes dari para experts tersebut otomatis membuat Andmesh menang dari saingannya, Zigzag, yang memperoleh 51 persen vote dan 3 suara Yes.

Penampilan Andmesh diakui sangat pintar oleh para experts yang terdiri dari Anang Hermansyah, Rossa, Ariel ‘Noah’, dan Armand Maulana. Dari pemilihan lagu, cara bernyanyi, dan penjiwaan yang dilakukan Andmesh, terdapat pujian dari experts yang menyebutnya seorang penyanyi yang pintar dan dapat keluar dari kekhasan lagu dan suara Anji.

Anang pun menyetujui pendapat host dan penonton. Menurut Anang dan pihak-pihak lainnya, Andmesh dapat menjadi penerus almarhum Mike Mohede. Namun, Andmesh mendapat PR agar dapat menempatkan improvisasi lagu dengan lebih tepat. Andmesh yang membawakan lagu Dia karya Anji tersebut diminta agar meratakan improvisasi agar tidak hanya terjadi di awal lagu.

“Tadi katanya mengingatkan dengan almarhum Mike. Tapi Mike yang luar biasa, dia memiliki improvisasi yang sangat kaya. Mike itu sangat paham menempatkan improvisasi dengan baik,dan saya sebut dia penyanyi yang jenius. Aku berharap kamu belajar dari kemampuan Mike di situ. Kamu akan tetap kamu, Mike tetap Mike. Tapi Mike butuh penerus, kamu bisa. Jangan murah di depan,” ujar Anang.

Pemilihan lagu Dia tersebut dipuji oleh expert Armand Maulana. Bagaimana tidak, Andmesh dipandang dapat menyesuaikan lagu dengan menyanyikan lagu yang tengah tren di kalangan pecinta musik Indonesia. Menurut Armand, pemilihan lagu tersebut juga berpengaruh terhadap voting yang diterimanya.

“Masukan buat peserta lain, Andmesh itu pinter. Dia bawain lagu yang sekarang lagi hype banget, lagi hits banget, terus bawakannya juga bagus. Kalo diliat dari segi vote, kamu kan rekor nih. Buat gue, ada satu faktor kalau di rumah, lagu yang ngehits dibawain, terus ngebawainnya enak. Bawa lagu Indonesia yang lagi hype, naik, dan disenengin banyak orang, dan nyanyinya bagus, gue yakin votenya pasti tinggi,” tutur Armand.

Perolehan 94 persen vote dan empat Yes yang diterima Andmesh merupakan yang tertinggi dibandingkan penampilan-penampilan sebelumnya di Live Duel 1. Posisi kedua diambil oleh Julian dengan 88 persen, dan ketiga diperoleh lawan Julian, Fadlan, yang memperoleh 83 persen.

Sumber: celebrity.okezone.com

Read More

Ayo Dukung Andmesh Kamaleng Dalam Acara Rising Star Indonesia Live Audition Season 2/Live Audition 6 , Tanggal 10 Januari 2017, Ini Caranya !

Rising Star Indonesia Live Audition Season 2/Live Audition 5 dan 6 akan kembali menghadirkan para kontestan yang akan memberikan penampilan terbaiknya di acara Rising Star Indonesia yang disiarkan oleh RCTI setiap hari Senin dan Selasa, Bersumber dari Offical Rising Star Indonesia, Acara yang akan digelar Senin dan selasa besok 9-10 Januari 2017 akan menampilkan 20 kontestan yang akan tampil di hadapan para juri Expert dan Juri Pemirsa di studio maupun di rumah, Acara yang di mulai pada pukul 21:00 WIB (Wilayah NTT Pkl. 22.00 Wita) . Kontestan asal NTT, Andmesh Kamaleng akan tampil hari ini, 10 Januari 2017. Olehnya diharapakan semua warga Nusa Tenggara Timur dimana saja bisa memberikan dukungan lewat vote.

Penjurian Rising melibatkan penonton di studio maupun di rumah. Buat semua warga Nusa Tenggara Timur yang memberikan dukungan Andmesh Kamaleng, Kontestan Rising Star Indonesia 2016/2017 Asal NTT dalam bentuk vote (Rising Star Indonesia 2017), bisa mengikuti langkah-langkahnya di bawah ini:

1. Unduh Aplikasi Rising Star Indonesia. Aplikasi ini gratis dapat kita temui di Google Play bagi pengguna   Android Smartphone. Sedangan untuk pengguna iOS Smartphone seperti iPhone dan iPad, kita dapat mendowloadnya di App Store.
2. Setelah Download, silahkan daftar menggunakan akun Facebook, Twitter, atau Google+. Selama acara Rising Star berlangsung, kamu harus Check In terlebih dahulu sebelum melakukan voting untuk penampilan setiap kontestan.
3. Jika kamu ingin Andmesh Kamaleng terus ada di kompetisi ini, Pilih YES.

Itulah cara voting rising star Indonesia 2016/2017. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkap lagi tentang Rising Star Indonesia, anda dapat mengunjungi situs resmi dan akun media sosialnya: (Web: http://www.rcti.tv/risingstarindonesia/) – (twitter: @RisingStar_INA) – (Facebook: /RisingStarIndonesia) – (Instagram: @risingstar_ina) – (YouTube: Rising Star Indonesia).


Sumber: http://www.anakmusik.com / Cultureindo.com/igo

Read More

Simak Komentar Para Juri Expert Terhadap Suara Emas Andmesh Kamaleng, Kontestan Rising Star Indonesia 2016/2017 Asal NTT

Dari 11 kontestan yang tampil pada babak Live Audition 4 Rising Star Indonesia, Dua kontestan harus mundur dari Ajang Rising Star karena mendapatkan vote di bawah 70 %, Kedua kontestan tersebut adalah Kanaya Pinaring – Malang yang hanya mendapatkan Vote 53 %, Selanjutnya Syamka – Malang,, Penyanyi dan juga musisi ini hanya memperoleh 63 % atas penampilannya.

Sementara itu dari 9 Kontestan yang berhasil masuk untuk babak selanjutnya yang paling banyak mendapatkan Vote adalah kontestan asal Kupang yaitu Andmesh Kamaleng, Penyanyi solo usia 19 tahun ini berhasil membuat ke empat para juri expert langsung menggeser tombol yes yang berada di hadapan mereka, dengan begitu Andmask mendapatkan poin tambahan 28 % dari ke empat juri expert, hingga akhir penampilanya berhasil mengumpulkan 94 %. Dengan begitu Andmesh Kamaleng menjadi kontestan tertinggi dalam babak Live Audition 4.

Berikut komentar para juri expert terhadap kwalitas vocal Andmesh Kamaleng :
Arman Maulana ” Andmesh Kamaleng ini menyanyikan dengan penuh penjiwaan natural sehingga soul bernyanyinya terasa banget” Rossa ” Penampilan Andmesh Kamaleng sangat keren sekali, Cuman sayang bajun yang di pakai Andmesh Kamaleng kurang cocok” Ariel ” Tidak ada yang perlu dikomentari lagi,Kagum dengan falsetto yang di miliki Andmesh Kamaleng“. Judika ” Saya sangat terpesona dengan suara kamu, Sound yang keluar dari rahang sangat special”.

Sumber: Culturindo.com

Read More

Yuuk!!! Simak Alasan MUI NTT Membatalkan Sholat Subuh Berjemaah GNPF Di Kota Kupang

Tabligh Akbar dan Sholat subuh berjamah GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, yang rencananya digelar pada sabtu 7 Januari 2017 akhirnya dibatalkan oleh MUI NTT.

Ketua Majelis Ulama indonesia (MUI) NTT H. Abdulkadir Makarim marah besar dan memprotes GNPF yang menyusupkan isu Ahok kedalam rencana sholat subuh berjemaah di Kota Kupang.

“Saya protes dan marah ke GNPF karena kegiatan kami sholat subuh berjemaah tidak ada hubungannya dengan aksi 212, kasus Ahok, dan lainnya,” tegas Makarim kepada pers di kupang, seperti dikutip dari koran harian umum Victory News.

Sebelumnya akan ada acara sholat subuh berjemaah di Masjid Raya Kupang sabtu (7/1). Namun acara ini dibatalkan karena adanya kelompok yang menyusupkan isu Ahok ke dalam acara. Isu Ahok disusupkan melalui pamflet digital di media-media sosial. Dalam pamflet digital tersebut ada logo GNPF serta tulisan #safari 212 Kupang, #siprit 212, dan #tahan penista. “Saya sudah konfirmasi, ternyata GNPF menyebarkan undangan itu di media sosial,” kata Makarim.

Bagi Makarim, GNPF mencoba mengambil kesempatan dalam kegiatan sholat subuh berjemaah untuk menebarkan isu Ahok ke tengah Jemaah.

“Kami tidak ada urusan dengan GNPF, Ahok atau 212. Beda tujuan. Karena itu MUI NTT sepakat membatalkan acara itu,” pungkas mantan anggota DPRD Propinsi NTT Periode 1999-2004 itu.

Sumber Berita: Koran Harian Umum Victory News.

Read More

Simak Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Lembata 2017

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di kabupaten Lembata tahun 2017 sebanyak 72.415 orang.

Berdasarkan rekapitulasi data pemilih tetap, seperti yang dikutip dari koran harian umum Pos Kupang, Sabtu, 7 Januari 2017, jumlah pemilih tetap di kecamatan Atadei jumlah pemilihnya mencapai 4.708 orang. Rinciannya, 1.973 pemilih laki-laki dan 2.735 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut menyebar di 24 TPS.

Di kecamatan Buyasuri, jumlah pemilih tetap sebanyak 11.296 orang. Rinciannya, 4.775 pemilih laki-laki dan 6.521 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut nantinya menggunakan hak suaranya pada 27 TPS di wilayah tersebut.

Sementara di kecamatan Omesuri, jumlah pemilih sebnyak 9.802 orang, yang terdiri dari 4257 pemilih laki-laki dan 5545 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut nantinya akan menyebar di 25 TPS di kecamatan itu.

Jumlah pemilih di kecamatan Nubatukan, merupakan yang terbanyak di kabupaten Lembata. Pemilih di wilayah ini tercatat 20. 682 orang. Rinciannya 10.989 pemilih perempuan dan 9.693 pemilih laki-laki yang menyebar pada 177 TPS.

Sementara kecamatan Ile Ape tercatat sebanyak 7.067 pemilih, dengan rinciannya, 2.870 pemilih laki-laki dan 4.197 pemilih perempuan dan tersebar di 22 TPS. Sedangkan DPT kecamatan Ile Ape Timur sebanyak 3.180 pemilih, rinciannya, 1.248 pemilih laki-laki dan 1.932 pemilih perempuan dan tersebar di 13 TPS.

Di kecamatan Lebatukan, jumlah pemilih tetap sebanyak 5.456 orang. Rinciannya, 2.338 pemilih laki-laki dan 3.118 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut nantinya menggunakan hak suaranya pada 19 TPS di wilayah tersebut.

Jumlah pemilih di kecamatan Nagawutun tercatat 5.294 orang. Rinciannya 2.306 pemilih laki - laki dan 2.988 pemilih perempuan yang menyebar pada 20 TPS.

Sementara kecamatan Wulandoni tercatat sebanyak 4.930 pemilih, dengan rinciannya, 2.085 pemilih laki-laki dan 2.854 pemilih perempuan dan tersebar di 19 TPS.

Menurut Ketua KPUD Lembata, Petrus Payong Pati, bagi yang belum terdaftar dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada nanti, namun harus menunjukkan KTP Elektronik berlogo Lembata. Jika e-KTP pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata kodenya kabupaten lain, tetapi pada e-KTP tersebut berlogo Lembata maka yang bersangkutan tetap diperbolehkan ikut memilih. Bila e-KTP belum ada maka pemilih tersebut harus mengantongi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bahwa yang bersangkutan saat ini sedang memproses e-KTP pada instansi tersebut. Selain menggunakan e-KTP dan surat keterangan dari Dukcapil maka warga Lembata yang belum terdaftar sebagai pemilih tidak akan diberikan kesempatan untuk memilih.

Sumber Berita : Koran Harian Umum Pos Kupang, 7/1/2017

Read More

RINDU BUPATI BERSIH

Bentara edisi kali ini ditulis sebagai ungkapan keprihatinan mendalam redaksi atas kinerja para bupati di seluruh kabupaten di NTT pada umumnya, dan di Flores dan Lembata, pada khususnya. Nurani kami, diamuk gelisah ketika membaca berita seputar kasus-kasus publik yang yang melibatkan beberapa bupati. Publik Flores dan Lembata yang kritis mulai gerah dengan masalah-masalah yang melibatkan para pemimpin di pulau-pulau tersebut. Mulai dari isu kejahatan ekonomi seperti tambang ilegal dan improsedural, dugaan masalah moral pejabat, dugaan korupsi hingga sederajat kasus lainnya.

Publik memahami bahwa para Bupati adalah manusia biasa seperti rakyat jelata lainnya. Tetapi sebagai tokoh publik, mereka memiliki kewajiban untuk memimpin, menjadi teladan untuk rakyatnya, dan membangun daerah dengan kesungguhan hati, dalam etos ing ngarsa sung tulada, ing madaya mangun karsa, tut wuri handayani. Modal utamanya tentulah kepercayaan rakyat.

Tanah Flores dan Lembata sangat potensial untuk mensejahterakan rakyat. Seandainya potensi-potensi itu dikembangkan dengan sebaik-baiknya, pemerintah tidak perlu menadahkan tangan seperti pengemis ke Jakarta bahkan sekalipun alokasi dana pembangunan untuk setiap kabupaten memang disediakan oleh Negara apalagi kok sampai harus mengumpulkan uang dari rakyat untuk membayar pelobi di Istana Negara dan Senayan. Publik jadi bertanya-tanya, apakah para bupati ini tidak memiliki kemampuan membangun jejaring dan komunikasi yang sehat dengan Istana Negara dan Senayan hingga membutukan makelar-makelar proposal dan makelar proyek untuk bisa menggolkan proyek-proyek kesejahteraan bagi rakyat ?

Di depan rakyat, para bupati ini tampak gagah dan berwibawa. Di balik itu, proyek-proyek pembangunan saja (konon) harus dilobikan oleh orang lain hingga bupati perlu memeras rakyat untuk membyar makelar-makelar lobi semacam itu. Lalu, begitu proyek pembangunan jadi, ada klaim bahwa itu hasil lobinya sendiri yang kemudian di hadiahkannya untuk rakyat. Klaim-klaim semacam itu mereka “jual” untuk mendapatkan simpati rakyat, terutama menjelang pilkada. Dukungan rakyat diraih dengan medium begitu dangkal. Jabatan bupati digadaikan dengan begitu murah meriah di bawah bayang-bayang para kontraktor tamak yang setiap saat menadah proyek-proyek. Grombolan yang bekerja ala mafia inilah yang terus saja memurukkan derap pembangunan di pulau-pulau kita dari dulu hingga saat ini.

Bupati-bupati kita adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Tetapi yang jadi soal adalah proses menjadi “orang pilihan rakyat” itu. Dengan cara bagaimana mereka meraih dukungan rakyat ? apakah kemenangan pilkada itu diraih dengan aliran dana dan gelontoran sembako yang jumlahnya tak seberapa disertai janji-janji kosong? ataukah rakyat pemilih didekati secara emosional dengan memelintir dengan berbagai isu suku, agama, ras, dan golongan, bahkan tak jarang dengan memanipulasi dengan ayat-ayat kitab suci ? sudah sering terjadi jiwa dan nurani rakyat diobrak-abrik atas nama “Tuhan” demi kepentingan kekuasaan politik sementara. Rasionalitas rakyat pemilih dibuta-tulikan dengan materi yang besarannya tak signifikan serta umbaran informasi dan janji-jani manis dalam kampanye yang menyesatkan. Panggung kampanye tidak dijadikan sebagai ajang untuk membangun rasionalitas rakyat dengan program-program pembangunan, tetapi menjadi ajang jual keangkuhan, kebesaran diri yang hampa dan berbagai omong kosong yang menegaskan kemampuan membangun yang nihil dari realisasi, yang, entah bagaimana diraih, klaim yang muncul adalah “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Namun Tuhan seolah begitu rendah dan dangkal, dijadikan embel-embel yang seolah melegitimasi “restu” rakyat. Terdengar lantang layaknya klaim orang beragama yang tidak beriman.

Memang, Tuhan itu sebuah keagungan yang nyata terlibat ditengah realitas politik; tetapi dia tidak selalu identik dengan kehendak rakyat, terutama bila hal itu hanya klaim opurtunus politik orang-orang tertentu yang menginginkan “legitimasi rakyat” atas suatu jabatan. Bila itu yang terjadi, itu artinya kekuasaan sudah sejak jauh hari dirancang dengan jalan yang tidak sehat. Mayoritas politik yang di buat irasional disesatkan oleh informasi-informasi yang dilontarkan oleh calon-calon pemimpin semacam itu, sebuah perilaku yang merupakan ikhtiar membangun kekuasaan di atas dasar yang sangat rapuh. Keserakahan akan kekuasan menjustifikasi langkah mereka untuk menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasan. Lalu, ketika jabatan sudah di tangan, ketakutan akan kehilangan kekuasaan membuat mereka kalap. Segala tipu daya dan bahkan langkah kekerasanpun ditempuh. Tukang-tukang pukul dan preman yang berlaku ala body guard pun jadi penghias kekuatan otot ketika kekuatan otot pejabat kalah dalam adu argumen yang cerdas ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat banyak.

Di tengah situasi seperti ini, masih bisakah kita mengharapkan dan merindukan sosok bupati pemimpin yang bersih? Harapan itu selalu hadir di tengah rasionalitas publik yang sehat dan tak pernah berhenti berharap akan datangnya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, publik senantiasa mengharapkan bahwa proses pilkada dapat menghadirkan calon-calon pemimpin yang tidak hanya berkualitas tetapi juga benar-benar peduli pada perbaikan kualitas kehidupan rakyat. Mereka juga berharap bahwa pilkada bisa berlangsung dengan jujur dan elegan, seraya memberi ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk memilih secara cerdas berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi kehidupannya dihadapan kualitas calon-calon pemimpin yang dipilihnya. Rasionalitas dan nurani rakyat mesti dihargai oleh para calon pemimpin. Permainan uang mesti dihentikan. Pilkada yang dimenangkan dengan uang akan menjadikan kekuasaaan sebagai momen pengambilan ongkos dan membayar hutang. Rakyat harus diyakinkan untuk memilih karena integritas dan komitmen membangun yang dimiliki oleh para kandidat, bukan karena iming-iming materi sesaat. Dana kampanye para kandidat mesti diaudit dan diawasi dengan ketat, karena hanya dengan demikian pemimpin yang dihasilkan adalah murni pilihan rakyat, buka hasil transaksi dengan kontraktor plus kapitalis. Kesadarang rakyat janganlah dicemari oleh politisi dan para calon pejabat dengan permainan uang yang gila. Politik harus menjadi investasi masa depan yang rasional. Rakyat yang rasional dan cerdas tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin yang dibarter dengan alokasi proyek pembangunan. Bupati harus tampil sebagai sosok yang bijaksana, bersih dan cerdas. Hanya dengan jalan inilah tanah Flores dan Lembata selamat dari proses kehancuran yang sesungguhnya didesain dengan struktur yang tamak dan represif.

Sumber: Buku "Lembata Negeri Kecil Salah Urus" Karya Steph Tupeng Witin

Read More

NEGRI KECIL SALAH URUS

Lembata adalah sebuah negri kecil seluas 1.180 km2. Kabupaten pulau yang membentang di atas hamparan laut biru yang bergelora ini yang dihuni kurang lebih dari 131 ribu jiwa. Penduduk sebanyak itu tersebar di sembilan kecamatan. Lembata telah menjadi kabupaten selama 17 tahun semenjak bergulirnya otonomi daerah pada tahun 1999. Barnes melukiskan bentang geografis Lembata sebagai “menyerupai a flying bird” (seekor burung yang sedang terbang), memiliki barisan gunung api dan bentangan sabana pegunungan dan sumber mata air panas di daerah pesisirnya (R.H. Barnes, Kedang. 1974, hlm. 2-15). Tetapi keindahan itu seakan lenyap saat ini.

Keindahan tahun 1999, Lembata terus diamuk konflik kepentingan politik dan birokrasi yang tak bertepi. Ruang-ruang publik birokrasi dan politik sarat dengan berbagai pertikaian, intrik dan persekongkolan. Negri kecil ini menjadi medan pertarungan kekuasaan politik yang sengit. Proses pilkada menjelma sebatas ruang demokrasi akal-akalan demi membangun dinasti komplotan untuk merampas hak rakyat Lembata dengan berlindung dibalik institusi negara seperti kepolisian. Masa pemerintahan ‘Lembata Baru” yang dinakhodai duet Eliaser Yantje Sunur-Viktor Mado Watun hanya membuat eksitensi Lembata semakin terpuruk di tahun ke tiga ini, dan rakyat Lembata semakin muak menyaksikan suguhan kepemimpinan yang tak jelas kerja dan tujuannya. Publik Lembata yang kritis hanya mampu mengelus dada menyaksikan Lembata tanpa kepemimpinan de facto, yang membawa pada rusaknya situasi di Lembata.

Ada 3 elemen yang berpartisipasi aktif dalam perusakan Lembata. Pertama, Bupati. Ia memperlakukan rakyat Lembata sekehendak “mimpinya”. Bupati penghobi olahraga balap ini agar Lembata menjadi terkenal sebagai arena balapan motor dan mobil, alih-alih menjadikannya sebuah negeri kecil yang sejahtera, gemah ripa loh jinawi, bagi setiap penghuninya. Bupati begitu seenaknya meninggalkan Lembata bermingggu-minggu tanpa kepekaan sedikitpun terhadap persoalan-persoalan di kabupaten yang secara de jure dipimpinnya. Mulai dari manajemen RSUD yang amburadul, hingga masalah yang ada pada semua proyek di wilayah ini, di mana hampir semua proyek itu di kuasai keluarga bupati. Gerombolan ini menyulap Lembata menjadi ajang cari makan dengan merampas secara kasar dan sewenang-wenang hak-hak rakyat Lembata. Sementara kualitas berbagai proyek yang sangat buruk, dan kebanyakkan hanya bergantung kepada kesenangan bupati semata, tanpa sama sekali memiliki keberpihakkan yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Lembata. Proyek pembangunan patung dewi Amor, proyek pembangunan tujuh huruf nama, “Lembata” senilai Rp 721 juta, dan rencana membangun jembatan gantung, hanyalah sebagian di antara proyek-proyek selebrasi tak jelas semacam itu.

Begitulah, Lembata di tangan kepemimpinan Yantje Sunur ibarat tong masalah tanpa solusi kepemimpinan. Kasus-kasus kekerasan seperti pembunuhan Lorens Wadu tidak pernah di tanggapi.

Elemen kedua adalah Polisi. Kepolisian di lembata adalah instrusi pelindung bupati Yantje Sunur. Semua kasus yang diduga melibatkan bupati tidak pernah di sentuh polisi. Yantje Sunur bersih di mata polisi. Kasus pemerasan yang dilakukan bupati terhadap Hui tidak pernah ditindaklanjuti. Kasus kematian Petrus Sita di ladang galian bakal medan motocross Waiara yang menjadi kesenangan bupati tidak pernah direkonstruksi dan diusut tuntas oleh polisi. Tetapi ketika bupati melaporkan kasus pencemaran nama baik dan dugaan pemalsuan dokumen pemakzulan, polisi begitu gesit menanggapi. Kasus termuktakhir adalah penetapan tersangka terhada Kobus Liwa yang mengkritik bupati disidang paripurna dan Philipus Bediona dan Feri Limawai dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pemakzulan bupati. Ketua DPRD menyatakan tidak ada pemalsuan, tetapi polisi tak mau tahu dan tetap tancap gas. Padahal, semua anggota DPRD di lindungi UU ketika menjalankan fungsi control. Toh bupati bersama polisi masih saja bisa bersekongkol mengkriminalisasi anggota DPRD. Anehnya, dokumen laporan polisi ke bupati bocor ke publik. Persekongkolan antara bupati dan polisi terbaca terang. Bau busuk kolusi menyeruak.

Ketiga, DPRD. Institusi ini tidak lebih dari perpanjangan tangan bupati. Beberapa pimpinan dan anggota adalah pembela bupati di ranah legislative. Proses pemakzulan bupati, misalnya, memperlihatkan kehilangan martabat. Beberapa anggota diduga menjadi ‘piaraan’. Mereka betul-betul ‘pasang badan’ demi sang pembayar. Memalukan.

Siapa yang bisa di harapkan untuk melawan salah urus negri Lembata ini? Bupati, polisi, DPRD dan birokrasi tidak bisa diharapkan orang-orang dalam institusi ini bersikap seragam, “maju tak gentar membela yang bayar dan yang memberi jabatan’. Tak pelak, rakyat mesti bersatu dan bangkit merebut Lembata dari proses perusakan di segala dimensi. Lembata tidak boleh dibiarkan rusak di tangan orang-orang itu. Saatnya Lembata di pulihkan dari lumuran sampah dan tinja kekuasaan. Jangan biarkan negri kecil salah urus ini menjadi arena pesta pora para penyamun lapar.

Sumber: Buku "Lembata Negeri Kecil Salah Urus" Karya Steph Tupeng Witin

Read More

Menyedihkan! Jumlah Penduduk Miskin Bertambah, DPRD Kabupaten Kupang Hamburkan Dana Rp 7 M untuk Rehab Gedung Dewan

Selasa (3/1/2016), Kepala BPS NTT, Martije Pattiwaellapia menggelar Jumpa Pers di Aula Rapat Kantor BPS NTT, Dalam jumpa pers tersebut Kepala BPS NTT mengatakan penduduk miskin di NTT mencapai 21,01 persen dari sekitar 5, 2 juta penduduk. Menurutnya NTT menduduki 22,01 persen dari 1.150, 08 ribu penduduk. Kondisi ini menempatkan Provinsi NTT per September 2016 masuk dalam peringkat ketiga untuk penduduk miskin se-Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.

Namun anehnya para wakil rakyat baik di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi di NTT malas tahu dengan kondisi ini. Buktinya ditengah kondisi masyarakat yang lagi dililit kemiskinan, dewan malah menghambur – hamburkan uang miliaran rupiah hanya untuk rehab gedung DPRD Kabupaten Kupang. Lihat saja data yang dipaparkan BPS NTT. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kupang Tahun2015 Sebanyak 80.980 Ribu Jiwa.

Tentunya sangat menyedihkan ketika Badan Anggaran (Banggar) menyetujui alokasi dana sebesar Rp 7 miliar untuk merehab gedung DPRD Kabupaten Kupang yang dilakukan menyusul atap bocor dan ambruknya plafon gedung rakyat tersebut.

"Sudah disetujui Banggar. Bahkan sudah diketok dalam Sidang Paripurna. Sekitar Rp 7 miliar. Tapi pastinya nanti saya lihat lagi dokumennya," kata Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang, dr. Messe Ataupah, Kamis (5/1/2017).

Dana sebesar itu, lanjutnya, untuk merombak atap. Sebab konstruksi atap sebelumnya diduga bermasalah sehingga menimbulkan kebocoran.

"Akibatnya plafon bocor dan ambruk di mana-mana," tukasnya.

Diharapkan dana yang ada cukup untuk memperbaiki semua kerusakan atap dan plafon di gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Salah satu anggota Komisi A, Daud Ullu, kepada wartawan menjelaskan dalam sidang paripurna kali lalu, komisinya setuju alokasi dana belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 23.181.638.400,00 bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang.

"Dana sebesar itu untuk membiayai 5 program dan 29 kegiatan. Salah satunya untuk rehab gedung DPRD Kabupaten Kupang senilai Rp 7 miliar," jelas Daud Ullu.

Sebelumnya harian ini memberitakan, akibat hujan lebat selama 1 jam, Rabu (28/9/2016) siang, plafon di ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Kupang ambruk dan berlubang di beberapa tempat dengan luas lebih dari satu meter. Pasalnya atap gedung bocor di sana-sini.

"Padahal gedung DPRD Kabupaten Kupang senilai Rp 15 miliar ini baru digunakan tahun 2011 lalu. Kenapa proyek ini tidak diusut jaksa?. Apakah jaksa di Kabupaten Kupang takut?," tanya Ketua Forum Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Kabupaten Kupang, Absalom Ndaumanu, saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (28/9/2016) siang.

Ia mengungkapkan sudah 4 tahun berturut-turut plafon di gedung Dewan direhab dengan menelan dana ratusan juta. Tapi saat hujan datang, plafon ambruk lagi karena kena air yang menetes dari atap gedung yang bocor.

Pantauan Pos Kupang, ada sekitar 27 lubang besar dan kecil. Lubang terbanyak berada di ruang sidang utama di lantai 2. Di ruang ini, ada lubang plafon mencapai 4 meter lebih. Sisanya lubang berdiameter antara 1 sampai 3 meter.

Lubang plafon berdiameter sama besar, juga terdapat di depan pintu masuk ruang sekretariat dan ruang kerja Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kupang, Jerry Manafe, dilantai 2, persis di sebelah timur ruang sidang utama.

Ada juga di lorong masuk arah barat lantai 2, dekat ruang kerja Wakil Ketua 1, Johanes Masse dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosep Lede serta di ruang makan di lantai 2 sebelah barat. Sisanya di beberapa ruang komisi dan fraksi.

Sejak tahun lalu, sidang paripurna Dewan dipindahkan ke lantai 1, di sebelah barat ruang lobby. Meski ruang ini sempit, tapi disulap jadi ruang sidang paripurna Dewan.*


Sumber Berita : http://www.tribunnews.com
Sumber Foto   : lpmftf.wordpress.com

Read More