Rakyat Lembata tidak heran ketika Bupati Yantje Sunur melarang semua SKPD menghadiri sidang paripurna DPRD. Yantje Sunur juga melarang dinas terkait melanggar rapat kerja dengan DPRD terkait persoalan pasar Pada. Bupati Sunur juga melarang SKPD mengikuti sidang paripuna penyampaian laporan keterangan pertanggunganjawaban (LKPj) tahun anggaran 2014 (FP 1/4). Fakta memalukan ini baru pertama kali terjadi dalam birokrasi di Propinsi NTT. Seorang Bupati menempatkan diri sebagai satu-satunya unsur dalam birokrasi. Padahal masih ada wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, kepala bagian dan sebagainya. Otoritarianisme ini semakin membuktikan bahwa Yantje Sunur tidak memahami manajemen birokrasi. Dia dengan sangat sepeleh mengabaikan jadwal yang telah disepakati eksekutif dan legislatif. Padahal itu pembangkangan terhadap undang-undang. Apa yang bisa rakyat harapkan dari bupati yang melanggar regulasi.
Rakyat Lembata mengapresiasi perlawanan Wabup Viktor Mado Watun yang menghadiri sidang paripurna DPRD untuk LKPj. Aparat birokrasi yang lain pasti tidak hadir karna memang selama ini mereka mengabdi pada ketidakbenaran. Orang begitu dangkal memahami ketaatan dalam birokrasi. Publik Lembata ingat saat Kobus Liwa tidak menyapa Yantje Sunur sebagai bupati, sang bupati meninggalkan DPRD dan memerintahkan SKPD melakukan hal yang sama. Memalukan. Bagai kerbau di cocok hidung, SKPD seperti kawanan domba yang dihalau gembala ke tengah parit. Orang jadi tak habis pikir apakah aparat birokrasi di Lembata mengabdi dengan otak dan nurani ataukah mengabdikan diri kepada hasrat akan kekuasaan? Takut hilang jabatan? Artinya, merelakan martabat diinjak-injak sebagai sampah busuk.
Perlawanan Wabup Viktor Mado Watun adalah bukti bahwa birokrasi Lembata masih dihuni oleh orang – orang asli tanah Lembata, lahir dan hidup ditanah Lembata dengan kesederhanaan dan berikhtiar mendedikasikan hidupnya untuk membangun Lembata. Perlawanan Wabup Viktor Mado Watun adalah argumentasi bahwa Lembata masih memiliki calon pemimpin masa depan yang lahir sederhana dari Rahim PDI Perjuangan yang hampir saja direbut dengan sangat kasar dan tidak bermartabat oleh Bupati Yantje Sunur untuk dijadikan sekedar kuda tunggangan politik instan mempertahankan proses perusakan peradaban politik dan merepresi rasionalitas aparat birokrasi Lembata dengan motto “Saya Butuh Pejabat yang bodoh tapi Loyal”. Perlawanan Wabup Viktor Mado Watun terhadap arogansi dan kesewenang – wenangan Yantje Sunur yang kebetulan menjadi Bupati Lembata adalah proses pencerahan kepada aparatur birokrasi di Lembata, mulai dari Sekda hingga cleaning service agar membangun Lembata dan mengabdi rakyat dengan otak yang cerdas dan nurani yang bening. Ketaatan tidak berarti membutakan nurani dan menumpulkan otak. Ketaatan harus identik dengan mengabdi kebenaran.
Kita mengapresiasi perlawanan Wakil Bupati Viktor Mado Watun terhadap arogansi dan kesewenang – wenangan Bupati Yantje Sunur yang patut diduga selama ini memimpin birokrasi dengan halusinasi dan membangun Lembata dengan mimpi siang bolong. Lembata dalam masa kepemimpinan Yantje Sunur ibarat aquarium bagi proyek – proyek khususnya multiyears yang gagal total dan membonsai aparat birokrasi agar menjadi hamba sahaya yang loyal tapi kehilangan kewarasan. Maka kita akan menjumpai Kabag Humas Karel Burin yang bermimpi membangun jembatan layang. Mimpi Karel Burin ini idem dengan mimpi bupati Yantje Sunur untuk membangun 1.000 patung di bawah laut dan lapangan sepakbola di kawah gunung api aktif Ile Kimok. Orang yang sedang mabuk memang tidak tahu bahwa ia sedang mabuk. Maka Lembata butuh pemimpin seperti Viktor Mado Watun untuk mengingatkan agar terjaga dari kemabukan!
(SUMBER: Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus”, Karya Steph Tupeng Witin)
0 komentar:
Posting Komentar