Rabu, 04 Januari 2017

Bikin Haru Isi Surat Warga Eks Timtim Kepada Presiden Jokowi





"Kami warga Indonesia eks pengungsi Timor Timur tanpa rumah dan lahan garapan untuk hidup. Kami berharap Pak Presiden dan Ibu Negara bisa membantu mengubah kehidupan kami," kata salah seorang tokoh warga pengungsi eks Timor Timur di Atambua, Mariano Parada, di Belu, Kamis (29/12/2016).

Surat sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat lawatannya ke Kabupaten Belu untuk meresmikan Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Rabu (28/12/2016).

Menurut Mariano, surat yang ditulis atas refleksi semua warga eks pengungsi Timor Timur, yang memilih bertahan demi kecintaannya untuk NKRI pasca-kalah jajak pendapat pada 17 tahun silam, itu langsung disampaikan ke Presiden Joko Widodo dengan menghadang lintasan mobil yang ditumpangi orang nomor satu RI itu.

"Saya dengan beberapa tokoh masyarakat melakukan penghadangan dengan sebuah spanduk bertuliskan 'Kami Warga Eks Pengungsi Timor Timur Merindukan Kedatangan Bapak'," katanya.

Penghadangan, kata dia, dilakukan sesaat setelah kendaraan Presiden hendak menuju ke Bandara AA Beretalo di Atambua setelah dari Motaain untuk selanjutnya menuju Motamasin.

"Saat itu, Pak Presiden melihat kami, lalu Pak Presiden menghentikan mobil dan memanggil saya. Saya lalu berlari mendekati mobil Pak Presiden, mencium tangannya, dan menyerahkan surat itu langsung ke tangan beliau," katanya.

Setelah surat diserahkan, sebut dia, Paspampres kemudian meminta dia untuk mundur sehingga kendaraan Presiden Jokowi bisa melanjutkan perjalanan ke bandara di ufuk Timur Pulau Timor itu.

Dia berharap dengan diterimanya surat warga eks pengungsi Timor Timur itu, akan ada langkah konkret pemerintah untuk warga yang masih bertahan demi Merah Putih di daerah itu.

Berikut isi surat lengkap eks pengungsi Timor Timur yang berada di Kabupaten Belu itu.

"Kepada Yth Bapak Presiden RI Joko Widodo yang kami cintai dan Ibunda Negara yang kami kasihi

Salam hormat dan permohonan maaf sebesar-besarnya sebelumnya kami menyampaikan kepada Bapak Presiden dan Ibunda Negara karena telah lancang menulis dan mengirim surat ini sehingga telah mengganggu tugas Bapak Presiden dan Ibunda Negara.

Bapak Presiden dan Ibunda Negara yang kami kasihi

Apa yang kami sampaikan ini merupakan suara perempuan dan laki-laki serta anak-anak yang masih tinggal di kamp-kamp. Suara orang tanpa tanah, tanpa rumah, tanpa kepastian masa depan. Suara petani perempuan dan laki-laki serta anak-anak di settlement-settlement tanpa lahan garapan untuk hidup. Hingga saat ini, 17 tahun sudah kami WNI eks pengungsi Timor Timur bertahan hidup dalam keterbatasan.

Bapak Presiden dan Ibunda Negara yang kami kasihi 



Warga eks pengungsi Timor Timur yang tinggal di kamp pengungsian dan resetlemen di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan surat permohonan bantuan untuk mengubah kondisi kehidupan mereka kepada Presiden Joko Widodo.

Kami mohon Bapak Presiden dan Ibunda Negara untuk berkenan memikirkan dan mau melakukan sesuatu karena kami yakin dan percaya niat, ketulusan dan kesederhanaan Bapak Presiden dan Ibunda Negara dapat membantu, memgubah, dan menyelamatkan kami dari penderitaan yang selama ini kami alami.

Terima kasih. Atambua, 28 Desember 2016

Hormat Kami,

1. Jeka Pereira
2. Saturmino Do Rosario
3. Celestino Goncalves
4. Carlos Goncalves
5. Mariano Parada"


Sumber: tribunnews.com
Share:

BUPATI KAMPUNGAN

Bupati Yantje Sunur menghebohkan masa pengunjung pengadilan Negeri (PN) Lewoleba, Selasa (15/9). Saat itu Ia barusan mendapat kuliah hukum gratis dari Akhmad Bumi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan Dokumen pemakzulan atas dirinya oleh DPRD dengan terdakwa Philipus Bediona. Pengunjung sidang PN Lewoleba menyaksikan sendiri bagaimana bupati Lembata ini terpancing emosi dan meledak marah saat Akhmad Bumi menanyakan dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap kontraktor Paulus Lembata. Kasus ini telah dilaporkan sebelumnya ke Polres Lembata tetapi didiamkan oleh Kapolres Wresni Satya Nugroho hingga detik ini.

Dalam kemarahannya, bupati Yantje Sunur menunjuk – nunjuk dan mengatai – ngatai romo Frans Amanue sebagai biang kerok dari segala persoalan di Kabupaten Lembata (FP 16/9). Padahal seperti yang disampaikan romo Frans - Bupati Yantje Sunur sendirilah yang justru sedang berperkara dan baru saja memberikan kesaksian setelah nyaris dipanggil paksa oleh jaksa karena telah mengabaikan panggilan sidang lebih dari batas normal dan waras secara hukum. Romo Frans Amanue menyebut tindakan bupati Yantje sunur ini dengan “ Perilaku kampungan”.

Perilaku kampungan ini pernah dialami romo Frans Amanue ketika sopir pribadi Yantje Sunur bernama Omi Wuwur – salah satu tersangka kasus Lorens Wadu – pernah mencegat Romo Frans dalam kaitannya dengan kasus terbunuhnya Lores Wadu. Romo Frans Amanue selama ini getol memperjuangkan kebenaran dan keadilan hukum dalam banyak kasus criminal yang diduga melibatkan bupati Yantje Sunur. Ia juga sangat aktif menggunakan media khususnya Flores Pos untuk mencerahkan kesadaran dan mencerdaskan rasionalitas public melalui tulisan dan pernyataan sikap yang keras dan konsisten demi kemaslahatan rakyat.

Romo Frans menggunakan kata “Kampungan” untuk melukiskan perilaku seorang pejabat selevel bupati semodel Yantje Sunur ini. Kamus besar Bahasa Indonesia menerangkan kata “kampungan” dengan arti : berkaitan dengan kebiasaan di kampung, terbelakang (belum modern), kolot, tidak tahu sopan santun, tidak terdidik, kurang ajar (2008: 614). Romo Frans Amanue adalah rohaniwan katolik yang sangat terhormat dan bermartabat. Menurut Bernadus Sesa Manuk, perilaku kampungan bupati itu patut diduga telah direncanakan dan menjadi provokasi untuk memancing emosi masa (FP 19/9). Tapi orang Lembata tidak terpancing dengan perilaku kampungan bupati model ini. Mayoritas rakyat Lembata tinggal dikampung – kampung tetapi terhormat dan bermartabat. Mereka sangat menghormati sesamanya. Orang – orang Lembata memang tinggal di kampung – kampung, tetapi perilaku, sikap dan tutur kata mereka tidak kampungan dengan rohaniwan katolik yang sangat dihargai dan dihormati. Orang- orang kampung di Lembata tidak pernah berlaku kasar, mengkambing hitamkan dan mengumbar kekerasan kepada seorang pastor. Orang – orang Lembata memang lahir dan tinggal di kampung tetapi perilaku mereka lebih beradab dari perilaku bupati.

Selama ini romo Frans tidak pernah memeras orang, tidak pernah melaporkan orang ke polisi, tidak pernah mendalangi pembunuhan siapapun, dan tidak pernah menggunakan uang rakyat untuk melakukan perjalanan dinas berminggu – mingu. Romo Frans lebih pantas menjadi Bupati Lembata karena lebih sering berada di Lembata dan memperjuangkan tegaknya hukum, kebenaran dan keadian di tanah Lembata. Jadi, masihkah rakyat Lembata akan memilih lagi orang – orang arogan berperilaku kampungan sebagai pemimpin mereka dimasa yang akan datang?

(SUMBER: Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus”, Karya Steph Tupeng Witin)
Share:

Selasa, 03 Januari 2017

BUPATI TPI


Zubaidah adalah wanita muslim pemberani yang berdagang dipasar Pada. Lahir dirayuan Kelapa kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, 19 September 1972. Pendidikan SMA Negeri 1 Nubatukan (Sampai kelas 1). Suaminya, Iwan adalah nelayan. Anak – anaknya; Ira, sudah menikah, Faizal, Kuliah di Kupang, Megawati, kelas 3 SMA dan Marzuki, kelas 6 SD. Ia sendiri mengaku bahwa pendidikannya sangat terbatas. Tapi kata – kata dan keberaniannya membuktikan bahwa Zubaidah cerdas dalam diri dan kemampuannya. Ia berani berbicara tentang kelakuan pemimpin seperti bupati Yantje Sunur. Ia tahu betul tingkah pola pemimpin rakyat Lembata ini yang lebih pantas disebut “Bupati Pedagang TPI”. Kata – kata zubaidah menyiratkan kejujuran yang otentik. Zubaidah bicara dari konteksnya sebagai rakyat kecil yang dituntut menaati aturan sementara bupati Yantje Sunur justru melanggar peraturan daerah (Perda) yang Ia tandatangani sendiri. Zubaidah gerah dengan pemimpin Lembata yang memakai kekuasaannya untuk melanggar peraturan yang ia tuntut harus ditaati pedagang kecil seperti Zubaidah. Maka para pedagang melakukan protes dengan aksi konkret : berjualan di Taman Kota “Swaolsa Titen”.

Zubaidah adalah representasi sikap cerdas dan bening nurani rakyat jalata yang akan sangat mengagumi dan menghormati pemimpin yang jujur dan benar tapi sekaligus akan menjadi garang dan kasar melawan penguasa yang melanggar peraturan sesukanya. Zubaidah berjuang untuk ratusan pedagang pasar pada yang menjadi korban pelanggaran Perda Nomor 13 Tahun 2004 oleh Bupati Yantje sunur. Perda ini menegaskan bahwa di Kota Lewoleba hanya ada dua pasar yaitu pasar Pada dan Lamahora. TPI itu Tempat Pendaratan Ikan yang awalnya menjadi Pasar Senja. Tapi Bupati Yantje Sunur menjadikannya pasar harian selama 4 tahun. Ratusan pedagang pasar pada adalah orang – orang sederhana yang datang dari kampung – kampung di Lembata untuk mengadu nasib. Mereka datang ke pasar Pada karena tahu bahwa inilah pasar yang resmi. Keluhan telah disampaikan berulangkali kepada DPRD dan pemerintah. Tapi didengarkan pun tidak, apalagi dilaksanakan. Bupati Yantje Sunur malah lebih sibuk berpesta bersama pedagang TPI yang merayakan HUT ke – 4 pasar TPI. Orang – orang kecil yang berjuang dengan mengalirkan keringat sendiri seperti inilah yang merupakan kritik paling hidup dan berenergi.

Mari kit baca Narasi Zubaidah tentang perilaku bupati Yantje Sunur pada perayaan HUT ke - 4 pasar TPI. Disebuah Koran terbitan Kupang yang wartawannya di Lewoleba disebut “Wakil Bupati”, ada foto bupati Yantje Sunur sedang disuapi oleh seorang pedagang TPI wanita. Pembaca yang buta realitas politik di Lembata akan bergumam “Bupati Merakyat”. Tapi pembaca kritis yang tahu warna kulit politik Lembata akan tertawa geli. Adegan itu hanya sandiwara murahan dan pencitraan basi. Menurut Zubaidah, dalam perayaan itu bupati Yantje Sunur menyampaikan beberapa hal. Pertama, tidak ada satu orang pun menggugat pedagang TPI selagi dia masih menjadi Bupati Lembata. Kedua, TPI adalah pasar rakyat, bukan pasar pemerintah. Ketiga, TPI jadi tempat wisata dan tidak ada penambahan pedagang. Keempat, para pedagang diminta menyampaikan kepada keluarga besar mereka masing – masing bahwa Yantje Sunur akan maju lagi dalam Pilkada nanti (FP 28/3). Pedagang TPI pasti bersorak karena Yantje Sunur telah menjadi bupati mereka selama 4 tahun. Lembata ia rangkum seperti Tempat Pendaratan Ikan. Pedagang TPI pasti mendukung calon bupati yang akan memimpin TPI berjualan ikan. Orang – orang di TPI pasti mendukung Dia karena hanya Dia yang selalu setia datang di TPI. Maka layaklah jika Ia digelari “Bupati TPI”. Ini yang membedakan dengan bupati Lembata yang mengunjungi seluruh rakyat, tidak melanggar perda nomor 12 tahun 2004 hanya untuk sebuah pencitraan semu setelah terpental dengan sangat menyakitkan dan memalukan dari pentas pencalonan ketua DPC PDIP Lembata. Kita patut menduga, di TPI inilah Yantje Sunur menemukan demokrasi yang sesungguhnya yang Ia pertanyakan di PDIP selepas keputusan DPP PDIP yang menumbangkan dirinya.

Zubaidah telah menginspirasi seluruh rakyat Lembata agar menyudahi masa kepemimpinan saat ini melalui proses politik dan demokrasi pilkada nanti. Pemimpin saat ini lebih cocok memimpin para pedagang ikan di TPI. Mengapa? Karena para pedagang di TPI tidak akan membantahnya, tidak akan mengkritiknya dan hanya sanggup mengiyakan apapun kehendak bupati, seorang bupati yang tak punya kapasitas pemimpin sebagai seorang pemimpin sejati.

(SUMBER: Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus”, Karya Steph Tupeng Witin)
Share:

Senin, 02 Januari 2017

MENGENAKAN KEMEJA DAN SARUNG KOTAK-KOTAK, PRESIDEN JOKOWI RAYAKAN TAHUN BARU DI RUMAH


Presiden Joko Widodo merayakan pergantian tahun baru dari 2016 ke 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat. Dari halaman Istana Bogor, Jokowi menikmati meriahnya kembang api. Jokowi mengunggah foto kegiatannya itu di akun Twitter @Jokowi pada Minggu (1/12/2017) dini hari.

Dalam foto tersebut, Jokowi tampak duduk di taman Istana Bogor dengan mengenakan kemeja dan sarung kotak-kotak. Di latar belakang foto tampak bangunan Istana Bogor yang diselimuti meriahnya kembang api.

"00.00 Tahun 2017 di rumah saja SELAMAT TAHUN BARU -Jkw," kicau Jokowi.

Foto ini mengingatkan momentum Jokowi saat pegantian tahun 2015 ke 2016. Saat itu, Jokowi juga mengunggah fotonya tengah bersarung saat menikmati sunrise atau matahari pertama 2016 di Raja Ampat, Papua Barat.

Sejak Sabtu (31/12/2016) siang Jokowi menghabiskan waktu menjelang akhir pergantian tahun bersama keluarganya. Ia bersama keluarga sempat jalan jalan ke Botani Square, Bogor, untuk menonton film Cek Toko Sebelah.

Dalam film itu, putera bungsu Jokowi Kaesang Pangarep menjadi Cameo atau bintang tamu.

Lalu Jokowi juga sempat mengunggah video kegiatannya bersama Kaesang dan puterinya, Kahiyang Ayu di YouTube. Dalam video, Jokowi ditemani kedua anaknya menelpon Neisha, bocah asal Tomohon.

Neisha sebelumnya sempat menangis karena tidak bisa bertemu Jokowi saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016) lalu. Video Neisha yang menangis sebelumnya di-upload sang Ibu di Facebook dan menjadi viral.

Sumber: tribunnews.com

Share:

MELAWAN KEANGKUHAN (Apresiasi Untuk Wabup Viktor Mado Watun)


Rakyat Lembata tidak heran ketika Bupati Yantje Sunur melarang semua SKPD menghadiri sidang paripurna DPRD. Yantje Sunur juga melarang dinas terkait melanggar rapat kerja dengan DPRD terkait persoalan pasar Pada. Bupati Sunur juga melarang SKPD mengikuti sidang paripuna penyampaian laporan keterangan pertanggunganjawaban (LKPj) tahun anggaran 2014 (FP 1/4). Fakta memalukan ini baru pertama kali terjadi dalam birokrasi di Propinsi NTT. Seorang Bupati menempatkan diri sebagai satu-satunya unsur dalam birokrasi. Padahal masih ada wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, kepala bagian dan sebagainya. Otoritarianisme ini semakin membuktikan bahwa Yantje Sunur tidak memahami manajemen birokrasi. Dia dengan sangat sepeleh mengabaikan jadwal yang telah disepakati eksekutif dan legislatif. Padahal itu pembangkangan terhadap undang-undang. Apa yang bisa rakyat harapkan dari bupati yang melanggar regulasi.

Rakyat Lembata mengapresiasi perlawanan Wabup Viktor Mado Watun yang menghadiri sidang paripurna DPRD untuk LKPj. Aparat birokrasi yang lain pasti tidak hadir karna memang selama ini mereka mengabdi pada ketidakbenaran. Orang begitu dangkal memahami ketaatan dalam birokrasi. Publik Lembata ingat saat Kobus Liwa tidak menyapa Yantje Sunur sebagai bupati, sang bupati meninggalkan DPRD dan memerintahkan SKPD melakukan hal yang sama. Memalukan. Bagai kerbau di cocok hidung, SKPD seperti kawanan domba yang dihalau gembala ke tengah parit. Orang jadi tak habis pikir apakah aparat birokrasi di Lembata mengabdi dengan otak dan nurani ataukah mengabdikan diri kepada hasrat akan kekuasaan? Takut hilang jabatan? Artinya, merelakan martabat diinjak-injak sebagai sampah busuk.

Perlawanan Wabup Viktor Mado Watun adalah bukti bahwa birokrasi Lembata masih dihuni oleh orang – orang asli tanah Lembata, lahir dan hidup ditanah Lembata dengan kesederhanaan dan berikhtiar mendedikasikan hidupnya untuk membangun Lembata. Perlawanan Wabup Viktor Mado Watun adalah argumentasi bahwa Lembata masih memiliki calon pemimpin masa depan yang lahir sederhana dari Rahim PDI Perjuangan yang hampir saja direbut dengan sangat kasar dan tidak bermartabat oleh Bupati Yantje Sunur untuk dijadikan sekedar kuda tunggangan politik instan mempertahankan proses perusakan peradaban politik dan merepresi rasionalitas aparat birokrasi Lembata dengan motto “Saya Butuh Pejabat yang bodoh tapi Loyal”. Perlawanan Wabup Viktor Mado Watun terhadap arogansi dan kesewenang – wenangan Yantje Sunur yang kebetulan menjadi Bupati Lembata adalah proses pencerahan kepada aparatur birokrasi di Lembata, mulai dari Sekda hingga cleaning service agar membangun Lembata dan mengabdi rakyat dengan otak yang cerdas dan nurani yang bening. Ketaatan tidak berarti membutakan nurani dan menumpulkan otak. Ketaatan harus identik dengan mengabdi kebenaran.

Kita mengapresiasi perlawanan Wakil Bupati Viktor Mado Watun terhadap arogansi dan kesewenang – wenangan Bupati Yantje Sunur yang patut diduga selama ini memimpin birokrasi dengan halusinasi dan membangun Lembata dengan mimpi siang bolong. Lembata dalam masa kepemimpinan Yantje Sunur ibarat aquarium bagi proyek – proyek khususnya multiyears yang gagal total dan membonsai aparat birokrasi agar menjadi hamba sahaya yang loyal tapi kehilangan kewarasan. Maka kita akan menjumpai Kabag Humas Karel Burin yang bermimpi membangun jembatan layang. Mimpi Karel Burin ini idem dengan mimpi bupati Yantje Sunur untuk membangun 1.000 patung di bawah laut dan lapangan sepakbola di kawah gunung api aktif Ile Kimok. Orang yang sedang mabuk memang tidak tahu bahwa ia sedang mabuk. Maka Lembata butuh pemimpin seperti Viktor Mado Watun untuk mengingatkan agar terjaga dari kemabukan!


(SUMBER: Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus”, Karya Steph Tupeng Witin)
Share:

Jumat, 30 Desember 2016

RAKYAT PERLU DIADVOKASI (Melawan Kebohongan Jelang Pilkada 2017)



Aksi penolakan tambang di Lembata pada masa Bupati Andreas Duli Manuk membuktikan Bahwa rakyat Lembata khususnya Leragere dan Kedang sangat cerdas. Mayoritas rakyat tetap memiliki komitmen yang teguh untuk menjaga kelestarian, keutuhan dan keberlanjutanan tanah dan lingkungan tempat hidup mereka. Kecerdasan ini merata di seluruh wilayah tanah Lembata saat berlangsung advokasi penolakan aktivitas tambang yang diselenggarakan oleh JPIC SVD dan OFM bersama kalangan aktivis yang kritis dan peduli rakyat. Pada masa kekuasaan Bupati Yantje Sunur, kecerdasan rakyat menolak tambang terbaca di Penikene, Watan Lolon, dan Mingar, Kecamatan Nagawutun. Awalnya, rakyat di wilayah ini sempat terpesona dengan rayuan Bupati Yantje Sunur, tetapi akhirnya menolak setelah kelompok kritis memberikan pencerahan dan advokasi. Fakta yang samapun terjadi pada kasus penyeludupan pasir besi dari kedang menuju Jakarta yang akhirnya terbongkar siapa dalang serakah dibalik ini.

Saat ini Lembata berbenah menuju momen Pilkada 2017. Artinya, setahun lagi pemerintahan Bupati Yantje Sunur akan berakhir. Manuver yang patut diduga sarat rekayasa dan permainan untuk merebut pimpinan DPC PDIP Lembata yang berakhir tragis dengan pengunduran diri Yantje Sunur sebagai kader PDIP beberapa waktu lalu harus menumbuhkan kesadaran bahwa sang Bupati sedang bergerilya memburu partai politik sebagai kendaran instan menuju pilkada 2017. Setelah terpental dan di tendang dari PDIP dengan tragis, giliran Partai Gerindra ibarat rusa yang lari dan diburu di padang Waijarang. Sisa masa kesuksesan saat ini pun menjadi momen untuk sosialisasi diri dan mencari dukungan rakyat yang lugu di kampong - kampung untuk mendukungnya. Kelebihan orang ini, yang saat ini menjadi mudarat, adalah janji-janji dan bualan kosong, dan proyek-proyek yang mubazir, kasus pasar Pada dan pasar TPI yang menggerakan para pedagang berjualan di Taman Kota adalah bukti bahwa Pemerintah saat ini gagal membangun Lembata. Banyak kasus hukum yang beberapa diantaranya diduga kuat melibatkan Bupati Yantje Sunur melupakan fakta bahwa bupati yang satu ini hanya menghadirkan konflik tanpa solusi dan membuat kehebohan yang miskin subtansi dan makna.

Loyalitas Tanpa Otak
Kita menyaksikan, selama pemerintahan ini banyak nilai hidup terkubur atas nama loyalitas tanpa otak dan nurani. Banyak aparat dan elite PNS di Lembata mengapdi kepada ketidakbenaran dan kebohongan. Orang mengadi pada orang yang diketahui paling kerap melanggar peraturan atas nama jabatan, kuasa dan kedudukan, sementara hati nurani dan martabat kemanusian dikorbankan. Kepenggapan birokrasi Lembata telah menghasilkan banyak orang yang sakit fisik dan mental.

Tampaknya, jalan masih panjang untuk mengurai dan mengatasi semua keruwetan Lembata. Dan untuk itu, semua elemen Lembata yang kritis harus setia mengadvokasi rakyat di seluruh pelosok Lembata agar selalu berpikir jernih melihat persoalan dan solusi, ahli-ahli terpesona pada penampilan fisik yang penuh kepalsuan dan kesejahtraan mereka sebagai rakyat. Prinsipnya, kebenaran tidak boleh kalah dengan kebohongan. Keadilan tidak boleh dikangkangi kesewenangan-wenang. Komitmen untuk masa depan Lembata yang lebih baik tidak boleh terdistraksi oleh sifat dan sikap siapapun yang suka mengobral janji manis, bemimpi, berhayal, berilusi dan berhalusinasi. Kebenaran, keadilan, kejujuran, komitmen dan kesetiaan adalah investasi masa depan Lembata. Maka masyarakat Lembata harus di advokasi agar pada tahun 2017 nanti tidak menyerahkan Lembata kepada tangan yang identik dengan kehancuran. Rakyat Lembata harus kritis terhadap Partai Politik. Parpol yang memilih kehancuran Lembata tidak boleh lagi berada dalam daftar opsi untuk diberi amanat menegakan keadilan dan kesejahteraan Rakyat!

(SUMBER: Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus”, Karya Steph Tupeng Witin)
Share:

LEMBATA BUTUH PEMIMPIN BARU


“Pilih Pemimpin Yang Lebih Sedikit Dosanya” (Buya Syafii Maarif)

Buya Syafii Maarif memunculkan kata-kata itu ketika rakyat bangsa ini dihadapkan dengan calon pemimpin yang ditawarkan partai-partai politik. Parpol yang hanya berfungsi sebagai ATM akan memanfaatkan momen demokrasi untuk “memeras” calon. Parpol model ini tidak ada bedanya dengan debt collector yang hanya mengandalkan fisik tapi jarang olaraga. Kata-kata Syafii Maarif diatas menegaskan bahwa tidak ada calon pemimpin dan pemimpin yang tanpa dosa. Semua orang diatas dunia ini rapuh dan terbatas. Kelemahan manusiawi itu sama sekali tidak dibenarkan ketika menjadi argument yang terus mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Dalam ranah publik, rakyat butuh figur yang benar-benar mengabdi dan melayani. Hal yang pasti adalah bahwa sosok pengabdian rakyat betah berada ditengah rakyat dengan segala kesulitan, bukan hanya muncul di tempat bakar ikan saja lalu berbohong bahwa ia telah membangun kesejahteraan rakyat.

Rentang masa kekuasaan menjadi ruang pengujian pengabdian pemimpin itu. Ukuran penilaian kinerja sosok pemimpin sangat tergantung pada seberapa jauh publik ini ‘melek politik’ dan rasional. Kelompok nelayan yang sehari-hari berjualan ikan di tempat pendaratan ikan (TPI) Lewoleba, misalnya, pasti akan mendukung Yantje Sunur untuk kembali menjadi bupati karena mereka hanya melihat orang inilah yang sering terlihat di TPI. Sangat berbeda halnya dengan pedagang kelompok aktivis, sebagian anggota DPRD yang masih setia menjadi wakil rakyat sejati (bukan wakil bupati, dan bukan pula wakil proyek-proyek), kalangan agamawan yang kritis (bukan agamawan teman minum) yang secara jernih melihat Yantje Sunur sebagai sumber konflik di Lembata. Ketua DPRD Lembata, Ferdi Koda, menyebut Yantje Sunur sebagai sumber konflik dan sumbu ketidaktenteraman rakyat Lembata (FP12/3).

Rakyat Lembata selama masa kepemimpinan Yantje Sunur disuguhi perilaku yang hanya sekedar menghadirkan kehebohan tanpa subtansi. Rakyat Lembata hanya disuguhi konflik dan masalah yang tidak bertepi. Bupati Yantje Sunur lebih tampil sebagai pemimpin yang melakukan perjalanan ke luar daerah dengan frekuensi dan itensitas yang sangat tinggi, yang bahakan hinggah membuat RAPBD Lembata tahun 2015 menjadi sangat molor. Bupati ini antikritik dan tidak melihat kritik sebagai sumbangan konstruktif tapi sebagai serangan terhadap pribadi. Rakyat Lembata tidak pernah mendengar gagasan membangun Lembata yang aspiratif. Fakta yang sering muncul adalah proyek pembangunan beraroma mercusuar patung (rohani) Bukit Cinta; pembuatan 1.000 patung untuk dipasang di bawah laut; pembangunan lapangan sepak bola di kawah Gunung Ile Kimok yang masih aktif; pengembangan pariwisata yang di sebut-sebutnya sebagai leading sector tetapi tanpa kontribusi signifikan bagi rakyat yang hanya diberi peluang untuk sekedar menjual kelapa muda di lokasi-lokasi tujuan wisata; dugaan keterlibatan Bupati Yantje Sunur dalam kasus Lorens Wadu (sebagaimana dinyatakan oleh saksi Alex Murin); kasus kematian Petrus Alfon Sita di lubang motorcross kesenangan pribadi Yantje Sunur yang menumbalkan Kadis Longginus Lega; dugaan pemerasan bupati terhadap Hui yang tidak pernah diproses polisi oleh Lembata; aksi brutal Setu, ajudan pribadi Yantje Sunur yang mengancam wartawan Flores Pos Maxi Gantung; pembatalan 4 paket proyek multiyears melalui inspektorat atas perintah lisan bupati; gagalnya proyek air minum Wailein di Kedang senilai Rp.20 miliar yang bahakan dananya raib tanpa bekas, dan lain sebagainya. Dosa-dosa itu begitu banyak, beragam dan memuakkan.

Rakyat Lembata sudah lama muak dengan situasi seperti ini. Mereka membutuh figur baru yang tidak sekedar memburu rente melalui pengajuan tunjangan jabatan yang melebihi tunjangan gubernur dan dengan melakukan akal-akalan pada proses tender proyek-proyek pembangunan. Rakyat butuh figur baru yang memimpin dengan nurani, keberpihakan kepada rakyat, dan rasionalitas serta wibawa. Rakyat Lembata butuh pemimpin yang mengabdi bukan “politisi kutu loncat” yang lebih mencari partai untuk memuaskan hasrat kuasa dengan menabrak-nabrak aturan seenak perutnya sendiri. Rakyat butuh figur baru yang menyegarkan ruang publik setelah “figure Lembata Baru” telah berandil menempatkan Lembata pada masa sebelum orde lama. Kita masih menunggu figur itu.

(SUMBER: Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus”, Karya Steph Tupeng Witin)
Share:
Flag Counter

Featured Post 3

Recent Posts

Unordered List

Pages

Theme Support