Kriminaslisasi KPK, Jokowi Tidak Berani Mengambil Sikap

ARAK NTT menggelar rapat umum di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT

Konflik tajam antara Polri dan KPK dipastikan akan menghancurkan KPK bila terus berlanjut. Oleh karena itu, berbagai pihak terus mendesak Presiden pilihan rakyat, Joko Widodo agar berani mengambil resiko, termasuk melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati dan PDIP.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur (NTT), gerakan dukungan terhadap KPK terus mengalir. Sabtu, (24/1/15) ratusan mahasiswa dan pemuda yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) NTT menggelar rapat umum di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT yang dilanjutkan dengan orasi dan aksi bakar lilin di Taman Nostlagia Kota Kupang, Sabtu malam.

Dalam aksi tersebut, mereka bersepakat mencabut dukungan terhadap Presiden Jokowi yang tidak berani bersikap di tengah serangan penghancuran KPK yang telah berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami kecewa terhadap Jokowi yang tidak berani mengambil sikap. Jadi kami mencabut dukungan kepada dia. Kami juga mendorong pembersihan dalam tubuh Polri dan selamatkan KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegas Koordinator ARAK NTT, Bedi Roma.

Dalam rapat umum yang digelar, Sabtu (24/1/2015) di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  NTT  yang dihadiri 100 lebih aktivis ini, ARAK bersepakat akan menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin dan berorarsi di Taman Nostalgia Kota Kupang untuk mendesak Presiden Jokowi membatalkan pengangkatan BG sebagai Kapolri.

“Rapat ini dihadiri kurang lebih 100 pemuda ARAK. Kami membahas  masalah kriminaslisasi KPK dan beberapa langkah mendesak. Rapat baru saja selesai dan kami sudah siapkan 7 tuntutan yang akan dibacakan di Taman Nostalgia. Salah satunya kami mendesak Presiden Jokowi tidak melantik BG,” terang George Hormat, salah satu peserta rapat kepada suaraflores.com.

Selain mendesak Presiden membatalkan pelantikan BG, terang George, ada juga 6 tuntutan lainnya, yaitu ARAK  mendesak Presiden  mencopot copot Budi Wisesa dari Kabagreskrim Polri, mendukung KPK mempercepat penuntasan kasus korupsi BG, mendesak KPK  melakukan aksi bersih diri, mendesak Presiden memerintahkan Polri  untuk mempercepat proses hukum Bambang Widjojanto dan segera mengeluarkan SP3 jika tidak terdapat bukti kuat kesalahannya. Hal ini untuk menghargai hukum tetapi juga mencegah KPK tersandera.

Dua tuntutan lainnya, sambung George, yaitu mendesak KPK  berani menuntaskan kasus korupsi di sektor energi dan pengemplang pajak, dan yang terakhir  ARAK NTT menarik dukungan terhadap Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, ARAK NTT menyatakan menolak dengan tegas adanya aksi kriminalisasi terhadap KPK pimpinan Abraham Samad.  Menurut Koordinator ARAK, Bedi Roma, dalam rilisnya yang diterima media ini, Jumad (23/1/2014) kemarin, menegaskan,  kondisi yang dipertontonkan Pemerintahan Presiden Jokowi dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai calon unggal Kapolri merupakan sebuah pengingkaran terhadap Revolusi Mental yang dikampanyekan Jokowi sebelum menjadi presiden. (SUARAFLORES.COM)