ENTAH apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi saat melakukan blusukan kilat ke RSUD WZ Johannes. Ia memeriksa sebuah toilet dan mendapatinya tanpa air, kotor, dan sumpek. Air sebagai kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi. Reaksinya datar tanpa ekspresi kemarahan, apalagi menyinggung perasaan kepala daerah yang berada tepat di sebelahnya.
Menanggapi celotehan wartawan yang melempar pertanyaan, apakah akan lebih baik bila RSUD dikelola oleh Pemerintah Pusat, Jokowi hanya mengulangi keinginan Pemprov yang telah mengajukan proposal dana ke Pusat. Jawaban ceplas-ceplos khas Jokowi namun harus dibaca serius oleh Pemprov, pengelola RSUD. Kendati tersamar, Presiden ingin mengatakan bila RSUD harus diselamatkan.
Yang mana bakal jadi solusi; proposal atau mengalihkan RSUD ke tangan Pusat? Niat baik Pemprov mengajukan proposal dana perbaikan sarana RSUD perlu kita apresiasi kendati berbenturan dengan keraguan publik manakala cara serupa berulang kali dilakukan tanpa perubahan citra kerja RSUD. Tak dielak, proposal itu terkesan dan bahkan dicap bagai kertas proyek ketimbang usulan perbaikan kinerja.
Opsi menjatuhkan RSUD ke dalam kendali Pemerintah Pusat pun mencuat. Pilihan yang tentunya tidak perlu dianggap sebagai tamparan keras ke wajah Pemprov, yang seakan-akan dinilai tidak mampu mengurusnya secara becus. Namun, waktu yang adalah induk kebenaran pun menggelar semua cerita kegagalannya, kisah salah urus dan salah kelola.
RSUD itu toh bukannya kebanjiran apresiasi namun diserang kritikan bertubi-tubi dan bahkan umpatan. Pilihan yang mengingatkan kita pada RS Hasan Sadikin-Bandung, RS Pertamina-Jakarta, RS Sanglah-Bali dan beberapa RSUD lainnya.
Beberapa daerah itu legowo dan mengakui ketidakmampuannya mengurus RSUD masing-masing dan lantas mengambil jalan yang dirasa cukup bijak yakni merelakan Pempus mengambil alih. Alhasil, perbaikan kinerja, manajemen dan sarana pelayanan pun terjadi.
Kiranya visitasi Presiden Jokowi, kritikan dan bahkan umpatan publik, pengawasan Dewan dan kicauan para pemerhati pelayanan publik dapat memacu Pemprov, pihak pengelola RSUD bekerja lebih baik. Opsi proposal ataupun pemindahan tangan ke Pempus hanyalah cara. Yang sangat dibutuhkan publik saat ini adalah perombakan manajemen, perbaikan mutu pelayanan, dan pemenuhan sarana yang memadai.
Kendati terasa seperti menelan pil pahit, paragladiator Romawi kuno berani mengakui kelebihan lawan dan dengan legowo menyerahkan pimpinan perang pada pemenang pertarungan pedang. Pesannya, andai kata Pemprov belum mampu mengurus RSUD maka lebih bijak mengikuti jalan beberapa RSUP tersebut di atas. Bila merasa mampu maka tunjukkan kinerja pelayanan, manajemen, dan fasilitas terbaik.(Victory News
Dec 29, 2014)
0 komentar:
Posting Komentar