MEMBACA, menonton, mendengar, dan mencermati style para pemimpin era monarki kerajaan dan feodalisme itu menyenangkan. Mulai dari Prancis, Inggris, Majapahit hingga raja-raja kecil di mana pun, termasuk di NTT. Terkesan hidup serba ada, berkelimpahan, enak, mudah, mewah, serba memuaskan dan pesta.
Emas, kuda, pakaian necis, makanan enak, kastil mentereng, selir-selir cantik dan kereta-kereta emas jadi kekhasan betapa kekuasaan itu enak adanya. Kini semua cerita itu dijungkir balik. Wajah
pemimpin itu di balik menjadi ia yang berpikir dan bertindak besar namun bersahaja, merapat dengan rakyat, bukan bos, bekerja keras, hemat, dan tidak harus serba mewah.
Kesan serba enak dan pesta diganti dengan kesan serba solider; memahami sepenuhnya keadaan rakyat dan bekerja keras, bukan berpesta. NTT pastinya membutuhkan pembalikan itu kala ditubruk kondisi gizi buruk, minim infrastruktur, pendidikan terkeok, kelangkaan lapangan kerja, dan sebagainya.
Tarikan pentingnya pada rencana pemangkasan APBD ratusan miliar tahun anggaran 2015 karena dinilai tidak pro rakyat seperti dana hibah, Bansos, perjalanan dinas, uang rapat, tunjangan PNS daerah, bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota, sewa peralatan, serta logistik makan dan minum.
Sebagian dana itu bisa jadi salah alamat, namun beberapa di antaranya tidak. Karena itu, memangkas dana itu bisa saja terkesan bertindak seperti malaikat pencabut nyawa NTT. Alangkah lebih baik
bila fokus pada alamatnya. Miliaran dana souvenir gubernur , misalnya, lebih baik dialihkan ke dana penanganan gizi buruk yang hanya berjumlah Rp 675 juta.
Ini soal prioritas peruntukkan dan pengawasan. Kambing hitam persoalannya ada pada kebijakan pengalokasian yang pas dan cocok dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Betapa hebatnya bila Pemprov dan Dewan merenungkan sejenak kondisi rakyat yang sedang ditubruk problem gizi buruk, sekolah-sekolah reot, kelangkaan lapangan kerja, krisis pangan, perdagangan manusia, buta
huruf dan sebagainya.
Jadi, simaklah bila rencana pemangkasan itu juga menjadi teguran keras atas kesalahan alamat dana negara pada pos-pos yang keliru. Dana makan-minum, uang duduk atau apalah namanya, bukan ditiadakan tetapi dikurangi konsumsinya guna mendukung pembangunan di sektor-sektor lain yang lebih produktif.
Tekanan pentingnya adalah kesadaran untuk sungguh-sungguh prihatin terhadap keadaan dengan cara hidup hemat, berkebijakan yang produktif dan memahami skala prioritas. Pahit memang bagi yang terbiasa menikmati kesalahan prioritas itu. Kekuasaan itu enak namun solidaritas itu pahit. NTT butuh pemimpin solider!
(Sumber,Victory News, 10/01/2015)
0 komentar:
Posting Komentar